Network
/photo/2021/02/27/3424252773.jpeg)
WARTA PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
"Benar, Selasa (16/3), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, yaitu Kantor Bupati Pemda Kabupaten Bandung Barat dan dua rumah kediaman pribadi dari pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021, dilansir dari Antara.
Adapun Kantor Bupati Bandung Barat berlokasi di kawasan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat.
Baca Juga: Gawat! KPK Geledah Ruang Kerja Anies Baswedan, Begini Faktanya
Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut apakah penggeledahan di tiga lokasi tersebut sudah selesai atau masih berlangsung.
"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ucap dia.
KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat tersebut.
"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Ali sebelumnya.
Baca Juga: Tiga Oknum KPK 'Abal-abal' Dibekuk Polisi Gegara Sering Peras Kepsek
Namun, ia mengatakan uraian lengkap dari kasus tersebut dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum dapat disampaikan kepada publik secara terbuka.
Pengumuman tersangka, kata dia, akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.
"Tim penyidik KPK saat ini dan waktu ke depan masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," ucap Ali.
Baca Juga: KPK Menduga Suap Gubernur Sulsel untuk Biayai Kampanye
KPK memastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya, dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.***
