Network
WARTA PONTIANAK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres pada Senin mendesak militer Myanmar untuk menghentikan penindasan dan membebaskan ratusan orang yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari lalu.
Kelompok militer Myanmar tiga pekan lalu merebut kekuasaan dari pemerintahan resmi sipil negara Asia Tenggara itu.
Guterres, yang berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mengatakan, "Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil."
Baca Juga: PBB Menyerukan untuk Menyelamatkan Rohingya yang Terapung di Laut Andaman
"Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa pertanggungjawaban, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," ujar Guterres, saat menyebutkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, dilansir dari Antara, Senin 22 Februari 2021.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Akan Jatuhkan Sanksi Atas Kudeta Militer Myanmar
"Hari ini, saya menyeru militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," kata Sekjen PBB.***
