Network
WARTA PONTIANAK – Untuk ketiga kalinya, pejabat Libya kembali ke ibu kota Mesir, pada Minggu 2022, guna melakukan pembicaraan tentang amandemen konstitusi untuk pemilihan.
Politik di negara Afrika Utara ini kembali berada di jalan buntu, lantaran dua pemerintahan saingan saling mengklaim legitimasi.
Pembicaraan di Kairo terjadi di tengah bentrokan antara milisi yang bersaing dengan menyebabkan penduduk ibu kota Libya, Tripoli, panik dan menghidupkan kembali mimpi buruk dari pertempuran sebelumnya di negara yang dilanda kekacauan itu.
Anggota parlemen dari parlemen Libya yang berbasis di timur dan Dewan Tinggi Negara, sebuah badan penasehat dari Libya barat, memulai negosiasi yang difasilitasi PBB di tengah tekanan internasional.
Penasihat khusus PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan pembicaraan di sebuah hotel di Kairo akan berlanjut hingga 19 Juni dengan tujuan membangun kerangka konstitusional "yang diperlukan untuk membawa negara itu ke pemilihan nasional sesegera mungkin."
Dalam dua kali pembicaraan sebelumnya, para pihak mencapai konsensus awal tentang 137 pasal dari rancangan konstitusi, termasuk tentang hak dan kebebasan.
Mereka akan terus membahas beberapa artikel yang disengketakan tentang otoritas legislatif dan yudikatif, kata Williams.
Baca Juga: Mesir Serukan Ketenangan, Setelah Kekerasan Guncang Ibu Kota Libya
Dikutip dari Arab News, perselisihan kerangka konstitusional pemilu adalah salah satu tantangan besar yang menyebabkan pemilu nasional yang direncanakan gagal pada bulan Desember.
