WARTA PONTIANAK - Pada umumnya setiap Pilkada semua warga pergi berbondong-bondong untuk melakukan pencoblosan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan.
Namun hal itu tidak berlaku bagi warga yang ada di Dusun Geruguk, karena warga lebih memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada di Kabupaten Kapuas Hulu.
Warga memilih Golput dengan alasan karena wilayahnya sampai sekarang belum belum teraliri listrik.
Baca Juga: Laporan Calon Bupati Kapuas Hulu Ditunda Hingga Pilkada Serentak 2020 Selesai
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengakui Dusun Geruguk di Desa Kumang Jaya belum teraliri listrik. Sedangkan dua dusun lainnya di Desa Kumang Jaya tersebut sudah ada listrik.
"Persoalan listrik itu yang memicu warga golput saat Pilkada. Pemkab Kapuas Hulu sudah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan pemerintah pusat karena kewenangan listrik itu bukan lagi pada pemerintah daerah," terangnya seperti dilansir Warta Pontianak dari Antara.
Dari 278 desa di Kapuas Hulu, ada 97 desa belum teraliri listrik negara atau PLN.
Pemkab Kapuas Hulu telah berupaya, tetapi kewenangan sudah ada di pemerintah pusat.
Hal itu terjadi karena Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menganggarkan untuk pembangunan listrik akibat terbentur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Baca Juga: Sis-Wahyu Deklarasi Menang di Kapuas Hulu, Sis: Mari Bersatu Kembali
Sebelum keluarnya regulasi tersebut, Pemda Kapuas Hulu telah berupaya menganggarkan untuk sejumlah desa mesin disel untuk listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan juga melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Bahkan, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah di tarik ke provinsi.
"Jadi Pemda hanya sebatas koordinasi dan saya sudah merekomendasikan agar dibangun listrik di Kapuas Hulu yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.
Dia berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan listrik negara di wilayah Kapuas Hulu lewat program Indonesia terang.
Data antara Bappeda dan PLN serta BPS masih tidak sinkron. Sebab pihak PLN punya perhitungan data tersendiri.
Baca Juga: FORMASI Minta Pemkab Kapuas Hulu Lakukan Pembangunan Berkelanjutan
”PLN melihat jika sudah ada listrik di suatu desa meski pun belum semua dusun teraliri listrik, PLN menganggap itu sudah desa terang. Sebab PLN itu perusahaan milik negara sehingga ada perhitungan tersendiri," ucpanya.
Dia juga mempertanyakan program lampu jalan dari pemerintah pusat yang seharusnya belum diperlukan. Harusnya lampu rumah warga diprioritaskan.
"Saya sudah pertanyakan terkait lampu jalan itu. Karena memang masyarakat lebih membutuhkan lampu rumah warga khususnya daerah pedalaman. Namun jawabnya karena beda dirjen. Untuk itu kami berharap persoalan listrik untuk puluhan desa di Kapuas Hulu segera diatasi oleh pemerintah pusat mau pun provinsi," tuturnya.