WARTA PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, meminta dengan segara membuat perencanaan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi Kalbar yang baik di triwulan II tahun 2021, disebabkan adanya peningkatan potensi ekspor karena mulai beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.
"Harus ada percepatan penyerapan anggaran supaya perputaran uang di masyarakat meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi bagus, bergerak dan cepat. Transaksi terus berjalan guna menambah kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, saya minta pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran," tegas Gubernur Kalimantan Barat pada acara Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 2 Desember 2021.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diharapkan semakin baik dan meningkat, tetapi harus berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan capaian lainnya di Kalimantan Barat.
"Semoga dengan jumlah anggaran yang ada di Kalbar bisa membawa dampak untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," harap H. Sutarmidji.
APBN Tahun Anggaran 2022 telah diundangkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Tema dari kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”.
Baca Juga: Bupati Sis dan DPRD tandatangani APBD tahun anggaran 2022
Terdapat 3 fokus utama pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tahun 2022, yaitu: pemulihan ekonomi tahun 2022 masih akan dinamis sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19, terkendalinya kasus Covid-19, dan akselerasi vaksinasi.
Gubernur Kalbar juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk lebih perhatian terhadap musibah banjir yang melanda beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
“Insya Allah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dalam menjalankan tanggung jawab pemprov untuk penanganan bencana," tuturnya.
Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah mengingatkan untuk berhati-hati dengan adanya varian baru Covid-19 dan jangan sampai salah langkah dalam menanganinya.
"Penanganan virus harus kita kendalikan dengan vaksinasi. Saya berharap hal ini bisa menjadi perhatian bersama," ungkap Gubernur.
Baca Juga: Fransiskus Diaan Tanggapi Raperda Perubahan APBD Kapuas Hulu
Gubernur Kalbar juga mengingatkan pentingnya data yang valid demi kemajuan suatu daerah.
"Jika ada keterbukaan data, maka pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kalbar tinggal melihat data. Saya sangat berharap angka IPM Kalbar bisa menjadi perhatian karena sehebat apapun kita menganggarkan untuk memenuhi indikator peningkatan IPM. Kenaikan angkanya tidak akan signifikan, hanya 0,8-0,9," papar H. Sutarmidji.
Sebagai informasi, penyerapan anggaran optimal kepada satuan kerja koordinator tingkat wilayah, yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Kodam XII Tanjungpura.
Baca Juga: Akomodir Berbagai Perubahan, Rangcangan Perda APBD Perubahan Disampaikan Bupati Kapuas Hulu
Penyerahan anggaran dekonsentrasi optimal kepada satuan kerja dinas lingkup pemerintah daerah, yakni KPA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, KPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, dan KPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar. ***