Network
Pemerintah Kalbar meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperhatikan status desa yang telah meningkat menjadi Desa Mandiri untuk meningkatkan dana desanya bukan dikurangi seiring naiknya status Desa Mandiri tersebut.
"Akan saya sampaikan kepada Menteri Desa dan PDTT seharusnya desa yang berhasil naik status Desa Mandiri diberikan penghargaan dengan meningkatkan Dana Desa, bukan sebaliknya di kurangi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar Yuslin mengatakan, bahwa dalam kegiatan Penandatangan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dan Arahan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Percepatan Status IDM Melalui Keterlibatan Peran Swasta Di Provinsi Kalimantan Barat, peran pihak swasta seperti Perusahaan Perkebunan yang ada di Kalbar turut bersinergi dalam program Pemerintah Provinsi Kalbar membangun IDM.
"Kami laporkan juga dalam acara ini kami mengundang Direktur Group Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kalimantan Barat untuk mendengarkan arahan dari Gubernur Kalimantan Barat sehubungan dengan keterlibatan peran perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam rangka percepatan peningkatan status Indeks Desa Membangun di desa sekitar Perusahaan," ujarnya.
Baca Juga: Perkebunan Sawit Dievaluasi, Bupati Kapuas Hulu Panggil 17 Perusahaan
Kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, mengenai penyampaian informasi terkait dengan proses Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.***
