Network
“Insya Allah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga akan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dalam menjalankan tanggung jawab pemprov untuk penanganan bencana," tuturnya.
Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah mengingatkan untuk berhati-hati dengan adanya varian baru Covid-19 dan jangan sampai salah langkah dalam menanganinya.
"Penanganan virus harus kita kendalikan dengan vaksinasi. Saya berharap hal ini bisa menjadi perhatian bersama," ungkap Gubernur.
Baca Juga: Fransiskus Diaan Tanggapi Raperda Perubahan APBD Kapuas Hulu
Gubernur Kalbar juga mengingatkan pentingnya data yang valid demi kemajuan suatu daerah.
"Jika ada keterbukaan data, maka pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kalbar tinggal melihat data. Saya sangat berharap angka IPM Kalbar bisa menjadi perhatian karena sehebat apapun kita menganggarkan untuk memenuhi indikator peningkatan IPM. Kenaikan angkanya tidak akan signifikan, hanya 0,8-0,9," papar H. Sutarmidji.
Sebagai informasi, penyerapan anggaran optimal kepada satuan kerja koordinator tingkat wilayah, yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Kodam XII Tanjungpura.
Baca Juga: Akomodir Berbagai Perubahan, Rangcangan Perda APBD Perubahan Disampaikan Bupati Kapuas Hulu
Penyerahan anggaran dekonsentrasi optimal kepada satuan kerja dinas lingkup pemerintah daerah, yakni KPA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, KPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, dan KPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar. ***
