Potret Pernikahan Beda Agama di Kota Paling Toleran, Masih Terbelenggu Syarat Administrasi

Pernikahan merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi dan diintervensi oleh negara. Hal ini juga diungkapkan oleh Subandri Simbolon yang merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak kepada Tribunpontianak.

Menurut pria lulusan S2 Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, pernikahan termasuk dalam forum internum dan berkaitan erat dengan keyakinan.

Dalam forum internum, lanjutnya, negara hanya bisa menjamin bukan intervensi langsung, sehingga, peran negara itu adalah pasif.

"Jadi, pernikahan perlu dilihat dulu. Kalau seseorang ingin menikah, terserah menikah dengan seagama, dengan beda agama, itu forum internum. Artinya, tidak ada yang bisa membatasi pilihan individu untuk menikah atau pun untuk tidak menikah," ujar Subandri.

Namun, batasan tersebut tidaklah sepenuhnya tanpa batas. Menurut Subandri, pernikahan masih memiliki batasan oleh negara, seperti batas usia minimal, dimana batasan ini dipertimbangkan berdasarkan norma-norma pembatasan.

Negara juga dapat mengintervensi apabila warga memintanya untuk intervensi, seperti kasus perceraian yang diurus oleh negara.

Ia juga mengutip Pasal 16 Deklarasi Universam HAM, dalam ayat 1 disebutkan laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.

"Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian," ujarnya.

Kemudian pada pasal 2 disebutkan perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Pada pasal ke-3, keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok Rabu 5 Mei 2021: Kisah Asmara Virgo Sempurna Bahkan hingga ke Jenjang Pernikahan