Network
WARTA PONTIANAK - Sidang putusan kasus sengketa lahan antara pihak YBB 2014 dengan YPKOT 2018 akan diagendakan pada Kamis 3 Pebruari 2022 besok di Pengadilan Negeri Mempawah.
Permasalahan tersebut tentunya mendapat perhatian banyak pihak, terjadinya sengketa lahan pemakaman orang Tiong Hoa di Lokasi Pembangunan Proyek pelabuhan Internasional Kijing dikarenakan adanya nominal rupiah yang besar untuk ganti rugi lahan dua bidang tanah yakni tanah seluas 26.880 berdasarkan akta jual beli no 36 tahun 1975 an Lo Liat Djung, serta tanahcseluas 1334 M2 atas nama Kho Ngak Sun diperoleh tahun 2008
Hal tersebut ternyata juga mendapat perhatian khusus oleh Kordinator Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Barat (Kalbar) Budi Dharmawan yang mana ia meminta kepada Pengadilan Negeri Mempawah tidak memihak ke salah satu yayasan dalam memutuskan kasus sengketa lahan tersebut.
Baca Juga: Cornelis Minta Ormas Adat Bekerjasama dengan Pemerintah untuk Memajukan Masyarakat
"Karena itu masuk dalam area program proyek strategis nasional, saya minta majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya, sehingga tidak mencederai pihak yang punya legalitas secara hukum," katanya.
Budi mengatakan dirinya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya indikasi kong kalikong untuk penguasaan status kepemilikan lahan tersebut.
Karena itu pihaknya akan melakukan pemantauan langsung dalam proses sidang putusan itu
Lebih jauh Budi Meminta kepada oknum Hakim tidak main main dalam memberikan putusan
Jika ada masyarakat menemukan hal seperti itu dalam hal putusan hakim, maka dirinya meminta masyarakat itu untuk segera melaporkannya kepada KY Kalbar.
"Saya persilahkan adukan oknum hakim tersebut ke Komisi Yudisial," pintanya.
