Network
WARTA PONTIANAK – Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Kekosongan jabatan ini tentu akan diisi dengan pejabat yang baru, sambil menunggu pemilihan kepala daerah selanjutnya di tahun 2024.
Tiga nama yang sudah dalam usulan DPRD Kabupaten Kayong Utara, diantaranya Oma Zulfithansyah yang saat ini menjabat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Tasfirani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Romi Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kayong Utara.
Ketiga nama pejabat tersebut bukan orang baru di tanah Kayong Utara. Namun, dari tiga nama yang diusulkan DPRD Kayong Utara ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini, nama Romi Wijaya begitu santer digadang-gadang akan mengisi ke kosongan jabatan Bupati menggantikan Citra Duani yang akan berakhir masa jabatannya pada 19 Sepetember 2023 mendatang.
Menurut salah seorang tokoh pergerakan Kabupaten Kayong Utara, Bakri Rahman, ketiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kayong Utara ke Kemendagri RI tentu orang - orang terbaik di Kabupaten Kayong Utara.
Namun diakui Bakri, khusus untuk kriteria pimpinan mengisi jabatan Bupati, tentu ada kriteria - kriteria khusus yang harus dilihat dari tiga nama tersebut.
"Dari tiga nama ini, tentunya memiliki berbagai pengalaman. Namun ada paremeter yang fundamental yang tidak kalah penting untuk dilihat juga, salah satunya minimal mengerti geografis dan pisikologi penduduk Kayong Utara. Bagi saya yang paling layak menjadi PJ (Bupati) adalah Romi Wijaya. Sebab beliau juga pernah di Dinas Pendidikan, kemudian pernah di asisten, dan hari ini beliau menjadi Sekda, dan beberapa jabatan lainya. Apalagi Romi juga putra daerah, yang saya kira faham betul histiris kultur sosial masyarakat Kayong Utara," ungkap Bakri kepada wartawan, Selasa 5 Septeber 2023.
Baca Juga: Usai Dilantik, Romi Wijaya Siap Jalan Tugas Sebagai Sekda Kayong Utara
Romi Wijaya sendiri ketika dikonfirmasi mengaku menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan tertinggi.
Karena diakui mantan Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara ini, banyak mekanisme di dalam penentuan nama Pj Bupati nanti, terlebih sebuah jabatan kepala daerah tak terlepas dari proses politik.
