Temui Bupati Kapuas Hulu, Masyarakat Dayak Punan Minta Pusat Akui Hak Ulayat di Kawasan Hutan Lindung

WARTA PONTIANAK - Beberapa tokoh masyarakat adat Dayak Punan yang berasal dari wilayah perhuluan sungai Kapuas, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat menemui Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, Rabu 8 November 2023.

Pertemuan itu digelar di Pendopo Bupati Kapuas Hulu. Para tokoh Dayak Punan tersebut menyampaikan keinginan agar Hak Ulayat mereka dapat diakui Pemerintah. Selama ini mereka bermukim di kawasan Hutan Lindung dan mengalami banyak keterbatasan akibat regulasi yang ada.

Baca Juga: Jadwal Salat Lima Waktu untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekitarnya pada Rabu 26 Juli 2023

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa hal krusial yang disampaikan masyarakat Dayak Punan Uheng Kereho dan Dayak Punan Hovongan adalah meminta pengakuan hak ulayat. Pasalnya mereka sudah terlebih dahulu tinggal di kawasan yang sekarang ini ditetapkan statusnya sebagai kawasan hutan lindung.

"Mereka ingin dapat mengelola wilayah adat mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Selama ini mereka sulit untuk mengelola wilayah yang sudah mereka tinggali jauh sebelum kawasan hutan ditetapkan," ujar Bupati.

Hal lain yang masyarakat Dayak Punan inginkan, kata Bupati Sis, itu adalah kemudahan mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite. Ini untuk mendukung operasional transportasi masyarakat ke perhuluan sungai Kapuas pasalnya tidak ada stasiun BBM disana.

"Untuk permintaan pemenuhan pertalite ini kami masih kaji bagaimana sistem yang benar secara regulasi," ujarnya.

Kemudian terkait permintaan jaringan internet, kata Bupati Sis, saat ini satelit satria milik Indonesia akan mencapai posisinya. Satelit tersebut akan memaksimalkan telekomunikasi via tower-tower BTS yang sudah ada di beberapa wilayah, termasuk di perhuluan sungai Kapuas.

"Terkait kebutuhan pembangunan lainnya yang masyarakat Dayak Punan minta akan kita upayakan sesuai kewenangan daerah," ucapnya.