Network
WARTA PONTIANAK - Menaker Ida Fauziyah menegaskan jika BLT BPJS subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021 ini tidak dilanjutkan.
Walaupun Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan telah dihentikan, namun kata Ida pihaknya tetap memberikan bantuan kepada buruh dan karyawan melalui program Kartu Prakerja yang akan dilanjutkan pada gelombang ke 12.
Baca Juga: Rincian Harga Emas Antam hingga UBS di Pegadaian, Selasa 9 Februari 2021
Adapun syarat penerima Kartu Prakerja yang berhak dapat bantuan insentif senilai Rp3,55 juta adalah sebagai berkut:
Peserta merupakan pencari kerja.
Selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga dapat diberikan kepada:
- Pekerja/buruh yang terkena PHK.
- Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, yaitu mereka yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro dan kecil).
- Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP dan berusia paling rendah 18 tahun.
Baca Juga: 5 Manfaat Lada Hitam untuk Kecantikan
Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD
Tidak menerima bansos dari Kemensos maupun Kemenaker.
Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker juga akan mempersiapkan SDM unggul untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Baca Juga: Berikut Syarat, Daftar dan Jenis Tes Terbaru Program Kartu Prakerja Gelombang 12
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
Baca Juga: Langgar Prokes, Diskotik X Dronk di Kemang Disegel Polisi
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.
Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.
Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif.
Baca Juga: Yang Baru Janda Wajib Tahu, Ini 5 Cara untuk Bangkit Setelah Bercerai
Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19.***
