Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah atas rencana PT Bio Farma (Kimia Farma) akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu secara resmi pada Senin 12 Juli 2021 besok. Rencana ini menuai kritikan dari anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham.
Rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Dijadikan Syarat Utama Bertemu Langsung melalui Kencan Online
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah di Makassar, Minggu 11 Juli 2021.
Dirinya menyebutkan jika keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Seharusnya vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong.
Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pelaku Penjual Surat Swab PCR-Kartu Vaksin Palsu
"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," urainya.***
