Network
WARTA PONTIANAK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa mengutuk putusan pengadilan dan mendesak Israel untuk menghentikan pembongkaran dan penggusuran di wilayah Tepi Barat.
"Pembentukan zona tembak tidak dapat dianggap sebagai 'alasan militer penting' untuk memindahkan penduduk yang berada di bawah pendudukan," kata juru bicara Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.
Dalam transkrip pertemuan menteri tahun 1981 tentang pemukiman yang ditemukan oleh peneliti Israel, Menteri Pertanian Ariel Sharon saat itu, yang kemudian menjadi perdana menteri, menyarankan militer Israel memperluas zona pelatihan di South Hebron Hills untuk merampas tanah penduduk Palestina dari tanah mereka.
“Kami ingin menawarkan lebih banyak zona pelatihan kepada Anda,” kata Sharon, mengingat “penyebaran penduduk desa Arab dari perbukitan menuju padang pasir.”
Dikutip dari Arab News, Militer Israel mengatakan , bahwa daerah itu dinyatakan sebagai zona tembak untuk "berbagai pertimbangan operasional yang relevan" dan bahwa warga Palestina melanggar perintah penutupan dengan membangun tanpa izin selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Ribuan Warga Palestina di Tepi Barat Hadapi Risiko Pemindahan Paksa
Menurut PBB, pihak berwenang Israel menolak sebagian besar aplikasi Palestina untuk izin bangunan di "Area C," petak tanah yang membentuk dua pertiga dari Tepi Barat di mana Israel memiliki kontrol penuh dan di mana sebagian besar pemukiman Yahudi berada. Di wilayah lain di Tepi Barat, warga Palestina menjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas.
Data PBB juga menunjukkan bahwa Israel telah menandai hampir 30 persen Area C sebagai zona tembak militer. Penunjukan tersebut telah menempatkan 38 komunitas Palestina yang paling rentan pada peningkatan risiko pemindahan paksa.
Sementara itu, pemukiman di daerah tersebut terus berkembang, semakin membatasi pergerakan warga Palestina dan ruang yang tersedia bagi penduduk untuk bertani dan menggembalakan domba dan kambing mereka.
