Network
WARTA PONTIANAK - Kebijakan pemerintah yang mencabut aturan larangan ekspor CPO disambut baik oleh sejumlah kader Partai Gerindra di Kalimantan Barat (Kalbar). Apalagi, kebijakan yang dinilai memihak kepada petani sawit tersebut juga didukung penuh oleh DPP Partai Gerindra.
Sekretaris OKK DPD Gerindra Kalbar Akhmad Fauzi Faiz, SH, M.Pd menyebut kebijakan yang mencabut larangan ekspor CPO itu menguntungkan petani. Karena selama ini petani sudah merasa dirugikan, dan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani anjlok karena larangan ekspor sawit itu.
Kalau pengusaha sih tidak masalah. Yang jelas pengusaha sebelumnya sudah banyak mendapatkan keuntungan dari petani.
"Kalau tidak salah, dengan adanya larangan kebijakan ekspor sawit itu harga TBS anjlok menjadi kurang lebih seribu per kilogram. Namun, dengan dicabutnya kebijakan ini sudah mulai naik menyentuh harga kurang lebih Rp3 ribu per kilogram," ujarnya.
Dengan dicabutnya kebijakan larangan ekspor sawit itu, diyakininya ke depan akan dapat meningkatkan perekonomian petani sawit, khususnya petani sawit mandiri.
"Mudah-mudahan ke depan perkenomian petani sawit akan meningkat," ujar Fauzi.
Selain itu, Fauzi menegaskan agar penegakan hukum tetap dilakukan untuk oknum-oknum yang memainkan Domestic Market Obligation (DMO). Karena di dalam DMO itu mewajibkan produsen minyak sawit untuk memenuhi pasokan dalam negeri sebesar 30 persen dari total produksinya.
Baca Juga: Dua Warga Mukok Dibekuk Polisi, Terkait Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu
"Jadi awasi dulu perusahaan yang mendapatkan DMO tersebut. Dan jika ditemukan ada penyelewengan, penegakan hukum mesti dilakukan," tegas Fauzi.
Disamping itu, kata Fauzi, dengan adanya penegakan hukum, juga akan memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang memainkan kuota minyak sawit. Sehingga, mafia minyak goreng akan lebih mudah diberantas dari negeri ini.
Ia menambahkan, Partai Gerindra akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro ke rakyat.
Sebelumnya, anggota DPR RI Fadli Zon juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang mencabut larangan ekspor CPO, dan ia merupakan salah satu politisi dari Partai Gerindra yang mendesak agar kebijakan itu segera dicabut.
Baca Juga: Anak Ketua Komisi II DPRD Dianiaya Mantan Pacar Temannya karena Cemburu, Pelaku Sudah Dipolisikan
Menurutnya, kalau tidak dicabut, hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari petani itu tidak diambil atau tidak dibeli oleh pengusaha.
Sementara produksi CPO juga penyimpanannya tidak ada. Rupiah otomatis langsung melemah di tingkat internasional gara-gara kebijakan itu.
"Jadi semuanya rugi karena kebijakan itu. Karena kita sudah ada namanya domestic market obligation (DMO). Dalam DMO ada kewajiban produsen untuk memenuhi pasar dalam negeri dulu. Jadi penegakan hukum yang penting, kemarin itu kekurangannya adalah penegakan hukum," jelasnya di Pontianak, Sabtu 21 Mei 2022.
Dengan adanya penegakan hukum, kata Fadli Zon, seperti diketahui sudah ada oknum-oknum dari pejabat terkait yang sudah ditahan oleh Kejaksaan.
"Penegakan hukum tidak boleh dimainkan. Jadi produksi CPO kita itu banyak sekali, dan yang memainkan DMO ini berbahaya. Jadi DMO ada kewajiban masuk dulu pasar domestik. Serap juga dulu TBS dari petani, itu harus diserap dulu," ujarnya.***
