WARTA PONTIANAK - Meskipun Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan ditiadakan karena tidak dianggarkan dalam APBN 2021. Namun, pekerja/ karyawan atau buruh yang terdampak Covid-19 jangan khawatir karena pemerintah telah menyiapkan program pengganti Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Program pengganti Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah berbagai Bansos atau bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
"Sementara, memang di APBN 2021 Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada Sabtu, 30 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Bansos BST Rp300 Ribu Cair Februari 2021, Gunakan KIS Kemudian Cek Pakai HP di dtks.kemensos.go.id
Namun, kata Menaker Ida Fauziyah, pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk membantu para pekerja di luar pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Dijelaskannnya, dalam memberikan bantuan kepada pekerja/ karyawan atau buruh, pemerintah tidak menggunakan skema Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan, namun menggunakan program pengganti berupa bansos.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), lanjutnya, sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.
Lebih lanjut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan," ungkap Menaker Ida Fauziyah.
Nantinya, lanjut Menaker Ida Fauziyah, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," lanjut Menaker Ida Fauziyah.
Baca Juga: Bansos BST Rp300 Ribu Bisa Cair ke Warga yang Tak Punya Kis, Mau Tahu Caranya? Simak Panduan Berikut
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk proyeksi alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021, anggaranya mencapai Rp553,09 triliun atau mendekati realisasi tahun 2020, yakni sebesar Rp579,78 triliun.
“Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya adalah Rp553 triliun,” ujar Airlangga Hartarto Selasa, 26 Januari 2021 lalu.
Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN dari sebelumnya Rp403,9 triliun sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi.
“Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 ini memerlukan support yang sama seperti 2020,” katanya melanjutkan.
Baca Juga: Cek NIK di dtks.kemensos.go.id untuk Dapatkan Bansos di Bulan Februari Ini
Baginya, selama herd immunity masyarakat Indonesia belum terpenuhi melalui vaksinasi yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan maka enam bidang harus terus mendapat dukungan.
Enam bidang, menurut Menko Airlangga, yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif untuk usaha.
Dalam bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana, prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuaran iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Baca Juga: Ingat Baik-baik, Bansos yang Diberi akan Dicabut Kemensos Jika Penerima Ketahuan Lakukan Hal Ini
Sedangkan, bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan 7 bantuan sosial atau bansos yakni fokus Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Anggaran program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Kemudian, bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Ditambahkan Menko Airlangga Hartarto untuk pembiayaan PEN lainnya, serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.***