Network
WARTA PONTIANAK - DPP PDI Perjuangan menghormati proses hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret kader-nya, termasuk Menteri Sosial Juliari P Batubara yang ditetapkan tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, sebagaimana diberitakan wartapontianak.pikiran-rakyat.com dikutip dari Antara, Minggu 6 Desember 2020.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Cair ke 1,34 Juta Karyawan Termin 2 BPJS Ketenagakerjaan, Ini Jadwal BSU
Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kader-nya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujarnya menegaskan.
Kalau sudah menyangkut hal tersebut, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati selalu memberikan arahan kepada kader-nya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak korupsi.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," ucap dia.
Baca Juga: Kaca Depan Mobil Ketua PA 212 Dipecah oleh 4 Orang dengan Wajah Tertutup
