Network
WARTA PONTIANAK - Raksasa sosial media milik Amerika Serikat, Facebook blokir junta militer yang kudeta Myanmar untuk menggunakan aplikasinya dan Instagram.
Kebijakan tersebut dibuat Facebook usai adanya demonstrasi massa yang berlangsung selama berminggu-minggu, akibat junta militer melakukan kudeta Myanmar guna merebut kekuasaan di negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara tersebut.
"Peristiwa sejak kudeta Myanmar 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya Facebook blokir junta militer. Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) menggunakan Facebook dan Instagram terlalu besar," kata Facebook dalam pernyataan.
Baca Juga: Bos Baru Al-Qaeda Dikenal Lebih 'Haus Darah' Dibandingkan dengan Osama bin Laden
Facebook blokir junta militer yang kudeta Myanmar dan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw" untuk beriklan di medianya.
"Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai militer untuk masa depan di Myanmar, serta sejarah berulangnya tentara melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta," kata Facebook.
Setidaknya, terdapat tiga pengunjuk rasa dan seorang polisi yang tewas dalam aksi demonstrasi berdarah akibat kudeta Myanmar.
Baca Juga: Imigrasi Malaysia Deportasi 1.089 Warga Negara Myanmar
Tentara melakukan kudeta bulan ini setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dimenangi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai.
Aplikasi sosial media terpopuler di dunia tersebut banyak digunakan oleh masyarakat di Myanmar, dan dijadikan cara agar junta dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
Meskipun, pada awal melakulan kudeta di Myanmar, junta militer sempat melarang pemakaian aplikasi Facebook.
Baca Juga: Mantan Pastor asal AS Diadili karena Melakukan Pelecehan Seksual di Timor Leste
Sebelumnya, dalam beberapa tahun belakangan, Facebook selalu digunakan oleh aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar guna melawan militer setelah menghadapi kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian daring.
Pada 2018, Facebook memblokir akun panglima militer Min Aung Hlaing, yang sekarang menjadi penguasa militer, serta 19 perwira dan organisasi senior lainnya.
Baca Juga: Siap-siap! GeNose jadi Syarat untuk Naik Pesawat Mulai 1 April 2021
Saat itu, Facebook juga menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer atas coordinated inauthentic behaviour (tindakan kelompok orang/halaman yang menyesatkan orang-orang lain soal siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, red).
Menjelang pemilihan November tahun lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer, yang telah mengunggah konten-konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi beserta partainya.***
