WARTA PONTIANAK – Merasa takut sering diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH), beberapa Tugas Kelompok Kerja (Pokja), hingga beberapa Kepala Dinas di Kabupaten Kayong Utara mengundurkan diri dari jabatan.
Hal itu diungkapkan Bupati Kayong Utara, Citra Duani, disela sambutannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara, Senin 27 Juni 2021 yang lalu.
"Bahkan ada Kepala Dinas yang datang ke saya, gara - gara masalah proyek. Padahal dia ini bujur arus, 1 sen pun tidak mau melakukan korupsi. Dia paling takut, dan dia datang ke saya menyerahkan surat pengunduran diri dari eselon 2, sehingga dia minta jadi staf saja," terang Citra Duani, di depan peserta rapat paripurna tersebut.
Berangkat dari itulah, Citra Duani berharap kepada APH dapat menghormati MoU yang sudah disepakati antara Kemendagri bersama Kejagung dan Kapolri, terkait penanganan tugas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Imbau ASN agar Proaktif dalam Membantu Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
Dengan kondisi saat ini diakui Citra Duani akan berdampak negatif bagi pemerintahan daerah, karena beberapa pejabat yang memiliki kualifikasi tertentu dalam proses lelang proyek yang bersumber dari APBD banyak yang ingin mengundurkan diri, karena merasa takut.
"Kita siap untuk menegakkan hokum, tapi tolong jangan di periksa - periksa karena hanya laporan sepihak. Kalau ada kesalahan atau kekhilafan, kita lakukan proses pembinaan, jangan sampai langsung ke eksekusi. Dan ini sudah ada dalam MoU 2017 antara Kemendagri bersama Kejagung dan Kapolri," Jelas citra kembali.
Beberapa ASN di Kabupaten Kayong Utara yang diperiksa APH terkait proyek memang cukup banyak, bahkan terkadang para ASN ini harus menjalani proses pemeriksaan hingga 7 sampai 8 jam.
Baca Juga: Jelang Maghrib, 2 Buah Rumdis ASN di Komplek LLKUKM Hangus Terbakar
Hal tersebut membuat beberapa ASN merasa prustasi dan takut, sehingga banyak yang mengundurkan diri dari jabatan.
“Cuma jangan sampai 7 sampai 8 jam, bisa tidak tidur anak bini. Kita sekarang serba salah, anggaran APBD tersedia, dan kita berhasil juga menjuluk dana APBN. Namun dalam pelaksanaannya selalu dicari - cari kesalahannya oleh pihak pihak yang iri dan cemburu. Bisa jadi pihak yang kalah tender, dia melapor. Bisa juga 1 perusahan tapi pecah kongsi, dia melapor, itu terjadi," tukasnya. ***