Network
WARTA PONTIANAK – DPRD Kota Pontianak mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar agar mengambil tindakan cepat, serta mencarikan solusi terkait persoalan warga Perumnas IV, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, yang masih berdomisili di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, lantaran menolak Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Kabupaten Kubu Raya melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2024.
“Harus ada solusi cepat dari KPU Provinsi Kalbar, terkait polemik hak warga dalam menentukan pilihannya,” tegas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin kepada wartawan, Rabu 15 Februari 2023.
Apalagi, kebanyakan warga Perumnas IV itu memiliki KTP yang masih berdomisili di Kota Pontianak.
“Biarlah mereka memilih berdasar domisili dengan melihat KTP dan KK nya," tambah Satarudin.
Untuk itu, hak pilih masyarakat Perumnas IV jangan sampai tidak bisa digunakan, hanya karena perdebatan terkait siapa yang mesti melakukan coklit.
Dan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan hak politiknya di Kota Pontianak, juga harus dihormati dan dicarikan jalan keluarnya. Begitu pula sebaliknya, jika warga ingin memilih di Kubu Raya, harus juga dihormati keputusannya.
Apalagi belum lama ini, terjadi penolakan oleh warga komplek Perumnas IV, Kelurahan Saigon yang merasa keberatan, terhadap petugas Pantarlih Kabupaten Kubu Raya yang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2024.
“Berdasarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2020 tentang Batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yang kemudian memindahkan batas wilayah dan status kependudukan warga dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya di kawasan itu, cacat hukum dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat,” ucapnya.
