Network
WARTA PONTIANAK - Pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja sebagai program pengganti Bantuan Subsidi Upah (BSU)/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dialokasikan dalam APBN 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta melalui bantuan insentif Rp3.550.000 (Rp3,55 juta) yang akan diberikan saat pekerj/buruh yang belum menerima BSU/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan lulus dalam tes di program Kartu Prakerja.
"Alokasi anggaran yang didistribusikan untuk Kartu Prakerja sebagai program pengganti Bantuan BSU/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan cukup besar, yakni sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan di APBN 2021. BSU/ BLT subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita masih konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Karena, bantuan pekerja akan diberikan melalui Kartu Prakerja," ujar Ida Fauziyah.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Dilanjutkan Dapat Pulihkan Ekonomi Nasional, Ini Penjelasan Peneliti
Dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif berupa bantuan dan dana untuk meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta. Pemegang Kartu Prakerja akan diberikan insentif sebesar Rp600 ribu setiap bulannya.
Pemberian bantuan insentif akan dilakukan selama empat bulan setelah pemegang Kartu Prakerja selesai mengikuti tes dan pelatihan secara online melalui situs prakerja.go.id. Selain itu, pemegang Kartu Prakerja juga akan mendapatkan bantuan insentif pelatihan sebesar Rp1 juta, dan bantuan survey kebekerjaan sebesar Rp150 ribu.
Jika diakumulasikan, total bantuan insentif yang akan diterima oleh pemegang Kartu Prakerja adalah sebesar Rp3.550.000 (Rp3,55 juta).
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Tak Jadi Dihapus Pemerintah, Setiap Karyawan Dapat Rp6 Juta
