WARTA PONTIANAK – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, mendampingi Menteri PUPR, Ir. Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus dalam acara Kunjungan Kerja Kementerian PUPR di Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat 26 November 2021.
Setiba di bandara Pangsuma Putussibau, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan beserta rombongan kementerian PUPR melanjutkan perjalanan ke rumah betang Uraang Unsa untuk berdialog dengan tokoh adat setempat.
Dalam penyampaiannya, Basuki Hadimuljono mengatakan, jika kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan akan dibangun untuk pusat ekonomi baru terutama di pintu lintas negara.
"Ada 10 kawasan perbatasan di Kalimantan yang kita bangun. 5 diantaranya ada di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah selesai seperti di Aruk, Entikong dan Badau, sisanya masih dalam pembangunan," ungkap menteri PUPR yang akrab disapa Pak Bas
Ia juga menambahkan, sepanjang 1.415 km jalan pararel perbatasan yang sudah tembus dikerjakan sepanjang 1.356 km sisanya sedang akan ditembus dengan memperhatikan kondisi alam.
Baca Juga: Dusun Geruguk Empanang di Perbatasan Negara Indonesia Malaysia Tak Lagi Gelap
“Dari 1.356 km yang sudah tembus itu baru 450 -an sudah di aspal sisanya sudah ada yang dipengerasan dan tanah, jadi pasti akan kita selesaikan sampai 2024 nanti, semua bisa beraspal dari aruk sampai Kaltim" ungkap Pak Bas
Pada kesempatan yang sama Basuki Hadimuljono menuturkan selain kawasan perbatasan, kementerian PUPR ditugasi untuk membangun sarana air minum, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya, ketua komisi V memiliki otoritas untuk mengarahkan program dari kementerian
"Seperti bantuan rumah tidak layak huni itu bagian dari otoritas Ketua Komisi V Bapak Lasarus untuk mengarahkan program dari kementerian PUPR ke Kabupaten Kapuas Hulu" ungkap Pak Bas.
Selain program pembangunan air bersih, kawasan kumuh, bantuan rumah tidak layak huni Bupati Kapuas Hulu yang juga kader PDI Perjuangan telah mengusulkan waterfront didepan rumah dinasnya agar dibangun dengan anggaran tahun anggaran 2022.
Baca Juga: Satgas Penanganan Covid-19 di Perbatasan Negara Mulai Beroperasi pada 20 Maret 2021
"Dengan hasil tinjauan tadi, Pak Bas telah menyampaikan akan dikerjakan pada tahun 2022, semoga apa yang telah kita usulkan bisa terealisasi," tutupnya. ***