Network
Baca Juga: Begini Cara Mudah Tangani Stres Pasca Pemilu bagi Petugas KPPS
"Kami telusuri dulu dan KPU harus membuat aduan. Sehingga mau tidak mau akan kita carikan uang ganti, karena KPU juga bertanggungjawab. Entah uangnya dari mana, akan kita carikan solusinya nanti," kata Ketua KPU Kayong Utara, Nur Mus Jaefah.
Ia lantas menceritakan, anggota KPPS di Nipah Kuning yang merasa dirugikan itu, sempat akan mendatangi pleno Kecamatan Simpang Hilir di gedung graha berlangsung. Namun pihak keamanaan memberikan masukan agar penyelesaian gaji KPPS yang belum dibayar bisa diselesaikan di Polsek Simpang Hilir.
"Ternyata tadi malam, saya telpon, sudah ramai di Polsek Simpang Hilir. Dari Seponti saya langsung ke Polsek setempat. Mereka banyak protes lantaran belum mennerima gaji. Saya pun membuat pernyataan meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tanggal 29 Februari 2024,” ujarnya
Ia menjelaskan, KPU setempat telah menyalurkan gaji KPPS melalui transfer ke rekening lembaga tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut harusnya telah disalurkan ke KPPS pada tanggal 9-10 Februari sebelum pencoblosan.
Baca Juga: Anggota KPPS yang Meninggal Dunia akan Dapatkan Santunan Rp36 Juta
"Ketua KPPS harus membayarkan ke anggotanya dan Linmas pada 15 Februari, sehari setelah pencoblosan, karena hari sebelumnya mereka juga lagi kerja di setiap TPS," terangnya.
Ia menambahkan, dana yang ditransfer ke rekening PPS sebesar Rp82.200.000 untuk gaji anggota dan linmas dan harus dibagikan ke semua KPPS yang ada di desa tersebut.
"Saat ini kita sedang melaksanakan pleno tingkat kecamatan yang ada. Paling lama 2 Maret harus sudah selesai pleno kecamatan. Saat ini di Kepulauan Karimata sudah selesai," tutupnya. ***
