Network
WARTA PONTIANAK – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang baru saja selesai dilaksanakan merupakan ujian yang tidak mudah bagi penyelenggara pemilu/pilkada. Namun, dia mengaku bersyukur pelaksanannya bisa berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,4 persen.
“Pilkada 2020 ini saya akui hal yang tidak mudah khusus bagi penyelenggara pemilu. Pilkada digelar di tengah bencana non alam (pandemik). Aturan teknis di TPS semua jadi serba baru, dari mulai wajib pakai masker, jaga jarak, hingga harus mencuci tangan sebelum masuk TPS,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.
Baca Juga: Manjakan Fans KPop, Shopee Boyong Stray Kids dan GOT7 Tampil dalam TV Show Shopee 12.12 Birthday
Dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Jumat 11 Desember 2020, Fritz mengungkapkan, walaupun proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini sangat berbeda dibandingkan dengan pelaksanan pilkada-pilkada sebelumnya, akan tetapi dia bersyukur pagelaran pemilihan di 270 daerah secara umum dapat berlangsung lancar, damai, dan sukses secara teknis prosedural.
“Jadi, walaupun digelar di tengah pandemik, kita semua khususnya penyelenggara pemilu ternyata mampu mewujudkan proses pilkada ini dengan aman dan lancar,” jelas Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu itu.
Baca Juga: 4 TPS di Sulteng Akan Lakukan PSU
Selain itu, alumnus Universitas Indonesia ini menilai kalau kondisi Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura dan dunia lainnya. Dia mengaku salah satu indikator berjalan lancar dengan tingkat partisipasi msyarakat dalam pilkada kali ini masih terbilang cukup tinggi meski belum melampaui target partisipasi pemilih yang dibuat KPU sebesar 77.5 persen.
Baca Juga: [Pilkada 2020] Ada 58 TPS Direkomendasikan Pungut Ulang dan 48 TPS Hitung Ulang
“Dari pengawasan Bawaslu mencapai 74.4 persen atau 225 ribu TPS dari 300 ribuan TPS se-Indonesia,” kata Fritz.***
