Network
Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, yang memasukkan lagi ketentuan yang sudah pernah dipersoalkan sebelumnya, AJI Indonesia menyampaikan sikap yakni pertama, mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim.
Disampaikannya, Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Sebab, ketentuan tersebut akan menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.
Baca Juga: Sampaikan Pernyataan Awal Tahun 2021, Dewan Pers Ingatkan 4 Poin Penting
“Kedua, meminta Mahkamah Agung untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers. Kami bisa mengerti bahwa Mahkamah Agung ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi,” tulis AJI Indonesia dalam rilis yang diterima Warta Pontianak, Rabu, 6 Januari 2021.
Hak untuk mendapatkan informasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan Mahkamah Agung, yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. ***
