Network
WARTA PONIANAK - Setidaknya ada 1.297 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan karena adanya kendala teknis.
Adapun kendala tersebut salah satunya karena masalah distribusi logistik pemilu. Selain itu, polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken juga membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah.
Baca Juga: Awas, Inilah Penyebab dan Gejala Gula Darah Tinggi
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken.
"Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pemungutan suara) tidak bisa dilaksanakan," jelas Mathius Fakhiri dalam keterangannya, Kamis 15 Februari 2024.
Menurut Fahhiri, 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan berasal dari tiga provinsi. Pertama, Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Keerom 1 TPS, Kabupaten Mamberamo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS.
Kemudian Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 697 TPS. Lalu, Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Tolikara.
"Kalau di daerah Mamberamo Raya ada 4 distrik yang belum coblos, itukan karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik ke sana, juga di beberapa wilayah lain di pegunungan karena masalah transportasi dan juga cuaca," tuturnya.
Selain itu, Fakhiri menyebut sebanyak 697 di Kabupaten Puncak Jaya yang harus melakukan pencoblosan susulan. Pencoblosan susulan lainnya juga harus dilakukan 383 dari 463 jumlah total TPS di Kabupaten Intan Jaya serta 92 dari 499 total TPS di Kabupaten Paniai.
